CSEAS Indonesia

Month: December 2017

ASEAN discusses management of ocean plastics

VietnamNews,Jakarta (VNA) : A two-day forum on policy and initiatives to manage marine plastic pollution in ASEAN member countries opened in Jakarta, Indonesia, on December 5.

The forum attracted over 100 participants from Indonesian ministries, ASEAN research institutes, the ASEAN Secretariat, and non-governmental organisations.

Discussion was set to focus on current situation and impacts of ocean plastics, and regional collaboration and initiatives related to the issue. The event looked to put forth recommendations for policy making to reduce marine pollution in Southeast Asia.

Addressing the regional forum, deputy head of the German Mission to ASEAN Hendrik Barkeling said inland plastics dumped into the sea will increase if economies continue expansion without proper urban waste management.

The amount of marine plastics was forecast to double in 2025.

Arif Havas Oegroseno, Indonesian Deputy Coordinating Minister of Maritime Affairs and Resources, said the Indonesian Government is working to curb plastic pollution at sea, adding that tough measures might be employed to punish agencies and firms violating regulations on marine environment protection.

In an interview with the Vietnam News Agency, deputy head of the Norwegian Mission to ASEAN Hilde Solbakken lauded the organisation of the event, as marine pollution is now a pressing issue in the world. She noted ocean plastics threaten the growth of the fishery sector. She said that the Norwegian Government is carrying out measures to limit the dumping of plastics into the sea and recover the marine environment, adding that 80 percent of the work was done.

The ASEAN has a coastline spanning 173,000 km.-VNA

Indonesia Ingin Kurangi Sampah Plastik di Laut Hingga 70 Persen

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia berkeinginan untuk mengurangi 70 persen sampah plastik di laut pada 2025 mendatang. Pernyataan ini diucapkan oleh Deputi Menteri Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinasi Kemaritiman Indonesia, Havas Oegroseno.

Kurangnya dana menjadi penghalang untuk mewujudkan tujuan tersebut.

“Tolak ukur internasional untuk pengolahan limbah pada adalah USD50 (setara Rp678 ribu) per orang setiap tahunnya, namun di pemerintah lokal Indonesia, pengelolaan limbah padat hanya USD6 (sekitar Rp81 ribu) per orang per tahun,” seru Havas, saat ditemui dalam forum ‘Managing Marine Plastic Pollution: Policy Initiatives in ASEAN Countries’, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

Menurut dia, mengubah cara pandang masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut bisa saja di lakukan. Sayangnya, tak ada fasilitas atau tempat sampah yang tersedia.

Karenanya, dia ingin pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam upaya mengurangi sampah plastik.

“Mungkin kita dapat berhasil mengubah cara pandang masyarakat menangani limbah plastik di laut dengan kampanye untuk tidak membuang sampah-sampah itu. Namun, ketika mereka ingin buang sampah, tak ada tempat yang tersedia. Hal ini disebabkan kurangnya dana untuk membangun tempat agar sampah-sampah itu bisa didaur ulang,” imbuhnya.

Dia mengharapkan pihak swasta, yang juga merupakan penyumbang sampah plastik dengan produk mereka yang dibungkus plastik, untuk membantu penyelesaian ini. Salah satunya dengan menyumbangkan dana.

Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik di dunia, berada di bawah Tiongkok. Menurut data Bank Dunia pada 2017, sampah plastik terbesar yang ada di dunia adalah pampers dan pembalut, sebesar 21 persen, diikuti kantong plastik sebanyak 16 persen, kemudian ikuti kemasan plastik, botol plastik, dan berbagai bentuk plastik lainnya.

(FJR)